Depok- Laboranews.com | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, memberikan apresiasi atas pencapaian kerja Kantor Pertanahan Kota Depok, terutama dalam upaya meredam mafia tanah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 yang berlangsung dari Senin hingga Rabu (22-24 Juli 2024) di Alhambra Hotel and Convention, Kabupaten Tasikmalaya.
“Akselerasi Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengimplementasikan program kerja sangat baik. Energi seperti ini yang harus terus dipertahankan,” ujar Yuniar Hikmat Ginanjar.
Kanwil Jawa Barat meminta BPN Kota Depok untuk memaparkan alur penanganan mafia tanah dalam sesi ‘Succes Story’ pada Rakerda se-Jawa Barat tersebut. “Succes Story ini diberikan sebagai wahana, atau contoh konkret, bahwa setiap Kantah bisa melakukan langkah aktif dalam memerangi mafia tanah seperti yang diamanatkan Bapak Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” tambah Yuniar.
Rakerda ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kinerja program serta anggaran setiap Kantor Pertanahan di Jawa Barat, guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kunci sukses menekan mafia tanah terletak pada internalisasi SDM. “Kalau esensinya pencegahan. Maka harus dimulai dari internal,” tegas Indra. Ia juga memberikan apresiasi atas kerja keras jajarannya dalam menjaga marwah abdi negara di bawah Kementerian ATR/BPN.
BPN Kota Depok terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat secara intens melalui sosialisasi pencegahan. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan membuka pintu pelayanan seluas-luasnya merupakan jalan terbaik dalam mengedukasi problem pertanahan di Kota Depok.
“Dengan terbangunnya kesadaran warga dalam mengecek bidang tanah yang dimiliki, memasang patok, menguasai bidang tanahnya, hingga ikut dalam program PTSL, menjadi harapan kami,” jelas Indra.
Terkait penanganan sengketa pertanahan hingga Juli 2024, Indra Gunawan menjelaskan bahwa saat ini ada 14 sengketa yang tengah ditangani, dengan 12 kasus dalam tahap penyelesaian. Untuk penanganan perkara pertanahan, terdapat 83 kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Depok, dengan 10 selesai dan 73 masih dalam penanganan. Selain itu, terdapat 7 perkara yang masuk ke PTUN.
Hadir dalam Rakerda se-Jawa Barat tersebut antara lain Kepala Subbagian Tata Usaha Nina Windialika, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Yoga Munawar, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Dindin Saripudin, Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan Gestyo Suhelmi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Hodidjah, serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Galang Rambu Sukmara.( Rh)