Depok – Laboranews.com | DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (12/8/2025) di ruang Sidang Paripurna untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Fraksi Amanat Pembangunan Solidaritas Nasional (APSN) menyampaikan pandangan umum terkait rencana perubahan anggaran.
Juru bicara Fraksi APSN, Binton Nadapdap, anggota Komisi A, menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Depok dan DPRD dalam merealisasikan asumsi Rancangan APBD Perubahan 2025 demi mendukung visi RPJMD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rancangan perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan DPRD agar pengelolaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Binton Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok.
Pendapatan Daerah Naik
Fraksi APSN mencatat proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan meningkat menjadi Rp4,55 triliun, naik Rp226,6 miliar dari rencana awal. Kenaikan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,40 triliun, dana transfer Rp2,15 triliun, dan pendapatan lain yang sah sekitar Rp 36 miliar.
Fraksi mengapresiasi langkah Pemkot Depok dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, termasuk capaian PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 180,7% dari target triwulan kedua.
“Kami mendorong agar inovasi digitalisasi pajak diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan,” kata Binton.
Belanja Daerah dan Program Prioritas
Total belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 disepakati tumbuh menjadi Rp4,64 triliun atau bertambah sekitar Rp104,15 miliar. Fraksi APSN memahami adanya pergeseran anggaran antar-OPD untuk menyesuaikan prioritas, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan penanggulangan kemiskinan.
Meski demikian, fraksi menyoroti penyerapan anggaran hingga akhir Juli 2025 yang baru mencapai 39,96%. Fraksi mendorong percepatan realisasi belanja pada sisa tahun anggaran, dengan fokus pada:
1. Revitalisasi transportasi umum, termasuk BRT, angkot AC, dan bus sekolah.
2. Pengolahan sampah terpadu dan pembangunan drainase terintegrasi.
3. Revitalisasi kawasan pemukiman kumuh dan pembangunan inklusif.
4. Implementasi Kota Layak Anak melalui pembentukan KPAD dan Rumah Didik Anak.
5. Ekspansi urban farming untuk ketahanan pangan.
Pembiayaan dan Catatan Khusus
Dari sisi pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2024 disesuaikan menjadi Rp224,4 miliar, turun dari proyeksi awal Rp298 miliar. Fraksi menilai defisit masih terkendali, namun menekankan pentingnya pemanfaatan Silpa agar lebih produktif.
Fraksi APSN juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan masjid di luar Jalan Margonda, serta menyetujui penghentian program santunan kematian (sankem) untuk dialihkan pada program yang dinilai lebih efektif.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkas Binton.(Rh/ish)