Depok – Laboranews.com | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai penambahan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa di SMA/SMK Negeri merupakan langkah darurat untuk menyelamatkan anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa bersekolah.
“Keadaan ini hanya sementara, sekitar enam bulan, menunggu pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) selesai. Setelah RKB rampung beserta meja dan kursinya, siswa akan pindah ke ruang baru,” jelas Hasbullah usai menghadiri Jalan Sehat HUT ke-80 RI di kediaman H. Sarmili, Sukmajaya, Depok, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, tahun ini Kota Depok mendapat 165 RKB yang dialokasikan ke empat SMA Negeri dan tiga SMK Negeri. Salah satunya SMKN 3 Depok di Kalimulya, yang memperoleh enam ruang kelas baru. “Saat ini prosesnya sedang memasuki tahap tender. Total se-Jawa Barat akan dibangun hampir 800 RKB,” tambahnya.
Hasbullah tak menampik bahwa kebijakan tersebut memicu penurunan jumlah siswa di sekolah swasta karena sekolah negeri mengalami kelebihan daya tampung. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama Kepgub adalah memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, dan yang tinggal di sekitar sekolah negeri.
“Kalau mereka tidak diterima di sekolah negeri, orang tuanya kemungkinan besar tidak akan menyekolahkan anaknya ke swasta karena keterbatasan biaya. Jadi Kepgub ini dibuat agar anak-anak tidak putus sekolah,” katanya.
Ia mencontohkan, bila ada siswa dari keluarga mampu yang sudah diterima namun tidak sesuai sasaran, maka tetap akan dikeluarkan. “Seperti kasus di SMAN 6 Limo, ada siswa yang dikeluarkan karena bukan prioritas penerima. Kalau dipaksakan, Dapodiknya (data pokok pendidikan) tidak akan keluar,” ujar Hasbullah.
Lebih jauh, Hasbullah menilai kebijakan ini sejalan dengan konsentrasi Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong lahirnya Sekolah Rakyat bagi siswa dari keluarga miskin, serta Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan bagi siswa berprestasi.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, tidak boleh ada anak miskin yang tidak sekolah. Itu makna kemerdekaan dalam perspektif pendidikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini siswa di sekolah negeri sudah dibebaskan dari berbagai pungutan, seperti buku, seragam, study tour, hingga biaya wisuda. Biaya operasional sepenuhnya ditanggung negara melalui BOS, BOPD untuk sekolah negeri, serta BPMU untuk sekolah swasta.
Ke depan, menurut Hasbullah, pemerintah pusat juga perlu memperhatikan sekolah swasta agar tidak kolaps akibat berkurangnya siswa. Bentuk dukungan bisa berupa subsidi SPP, bantuan pembangunan gedung, maupun peningkatan fasilitas.
“Seperti di Depok, Pemkot sudah MoU dengan SMP swasta sehingga pendidikan gratis. Hal yang sama bisa dilakukan di level SMA/SMK. Mungkin pada 2027 hal ini bisa diwujudkan, karena 2025–2026 Gubernur masih fokus pada infrastruktur jalan provinsi, PJU, irigasi, ketahanan pangan, listrik masuk desa, dan pembangunan ruang kelas baru,” tuturnya.(Rohana)