Penulis: Axel
Jakarta, 17 September 2025 – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Jhonny Edison Isir, Bupati Manokwari Hermus Indou, serta perwakilan masyarakat Slamet Riyadi dan Banny Daud Mansaburi. Agenda ini membahas pengaduan masyarakat terkait maraknya praktik pertambangan ilegal di Distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil dan berpihak kepada rakyat.
“Terus terang, Papua dan NTT memiliki sumber daya alam sangat melimpah. Maka bagaimana ke depan kita bisa menjaga sumber daya alam di Papua dan NTT agar bisa dinikmati oleh rakyat sesuai aturan, agar tidak semena-mena,” ujar legislator asal Dapil Sumatera Utara III itu.
Mangihut juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan cukong dalam operasi pertambangan ilegal. Bahkan, ia mengungkapkan informasi yang beredar bahwa terdapat sekitar 200 ekskavator yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Saya yakin ini ada karena dimainkan oleh cukong-cukong, seperti di Maluku (Sulawesi Utara) yang di-backup oleh pihak asing dari Tiongkok, sementara rakyat justru diadu domba,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mangihut mendorong agar DPR RI, khususnya melalui Panitia Kerja (Panja) Sumber Daya Alam, turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan yang terjadi di daerah.
“Oleh karena itu saya kira bagaimana kita bisa mengelola dengan baik agar SDA ini bisa dinikmati rakyat dan tidak sia-sia. Saya berharap dengan adanya Panja Sumber Daya Alam, kita turun lah ke lapangan sehingga bisa mengetahui masalahnya secara langsung,” pungkasnya.