DEPOK – Laboranews.com | Forum Musyawarah Masyarakat Depok (FMMD) menggelar seminar bertajuk Implementasi Sosiologis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Aula Kecamatan Pancoran Mas, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok dan Polresta Depok untuk memperkuat pemahaman mengenai peran organisasi kemasyarakatan (ormas) serta membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ketua FMMD, Dr. Ir. Jarmud A.S. Tahun, SH., M.Th., mengatakan seminar tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah, kepolisian, dan organisasi kemasyarakatan dalam menyikapi berbagai persoalan sosial di Kota Depok.
“Tujuan utamanya adalah sinergi. Ketika persepsi antara Pemkot, Polres, dan ormas sama, kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan sosial di Depok tanpa ada rasa curiga,” ujar Jarmud.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Ormas Kesbangpol Kota Depok, Nuryanto, menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan stabilitas daerah. Menurutnya, kondisi ormas di Kota Depok hingga saat ini tetap kondusif.
Ia menyebut terdapat sekitar 450 ormas yang terdaftar di Kota Depok dan seluruhnya turut menjaga situasi tetap aman, termasuk selama penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Alhamdulillah, pasca-Pilkada, semua pihak berkolaborasi mendukung pemenang untuk membangun Depok. Kondisinya sangat sehat,” kata Nuryanto.
Nuryanto juga mengakui adanya tantangan berupa efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada keterbatasan program pembinaan bagi ormas. Karena itu, ia mendorong setiap organisasi untuk mulai membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan unit usaha maupun divisi bisnis.
“Kami pernah menggagas penguatan UMKM bagi anggota ormas. Ini langkah konkret agar ormas bisa mandiri secara finansial dan tetap eksis meski anggaran negara terbatas,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Intelkam Polresta Depok, Kompol Sutarno, menegaskan kepolisian siap mendukung aktivitas organisasi kemasyarakatan yang berjalan sesuai ketentuan hukum dan berkontribusi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Pada sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan masukan terkait dukungan pembinaan bagi organisasi kemasyarakatan. Ketua LSM Hard Line, Regy, serta Ketua LSM Penjara, Tompay Baraba, mengemukakan harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan operasional dan pembinaan ormas.
Tompay berharap Kepala Badan Kesbangpol Kota Depok, Dudy Miraz, dapat membuka ruang dialog dengan organisasi kemasyarakatan untuk membahas solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Ia juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada tindak lanjut, pihaknya mempertimbangkan penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Seminar yang dihadiri sekitar 40 perwakilan organisasi kemasyarakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif serta mendukung pembangunan di Kota Depok.(Rh)