DEPOK – Laboranews.com| Anggota DPRD Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., M.H., kembali berhasil meraih penghargaan dalam ajang Badan Kehormatan DPRD (BKD) Awards kategori umum. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-27 DPRD Kota Depok pada Kamis (3/9/2026).
Pencapaian ini menjadi kali kedua bagi legislator dari Fraksi APSN tersebut menerima penghargaan BKD Awards atas kinerja dan integritasnya selama menjalankan tugas.
“Alhamdulillah, saya selalu masuk di urutan tiga terbaik. Tahun lalu meraih urutan pertama, dan tahun ini di urutan ketiga untuk kategori terbaik,” ujar Binton usai mengikuti acara di Gedung DPRD Kota Depok.
Binton menjelaskan, penetapan penerima BKD Awards telah melalui proses penilaian yang panjang dan ketat dari Badan Kehormatan DPRD. Adapun poin utama penilaian meliputi tingkat kehadiran dalam rapat paripurna, rekam jejak integritas, serta tidak pernah diterpa masalah atau dilaporkan oleh masyarakat.
Pada ajang ini, BKD Awards dianugerahkan kepada 10 orang anggota dewan, yang terdiri dari 3 penerima kategori umum terbaik dan 7 penerima mewakili masing-masing fraksi.
Menurut Binton, penganugerahan ini diharapkan dapat menjadi patron bagi seluruh anggota dewan di Kota Depok untuk terus menjaga disiplin dan mematuhi tata tertib yang berlaku.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus menjalankan tugas, serta mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Depok,” tegasnya.
Soroti Efisiensi Anggaran dan Pentingnya UMKM
Selain menyinggung soal BKD Awards, Binton juga memberikan pandangannya terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini bergulir dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
Menurut doktor di bidang hukum bisnis tersebut, meski efisiensi anggaran merupakan kebijakan makro, perputaran ekonomi mikro di tengah masyarakat harus tetap dijaga agar kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.
Guna menjawab tantangan ekonomi masyarakat saat ini, Binton menginisiasi gerakan ekonomi bernama BINTON Empat Pilar Gerakan Ekonomi Kesejahteraan. Program ini mendorong masyarakat untuk memiliki skema penghasilan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.
“Masyarakat, khususnya ibu-ibu, harus aktif terlibat dalam UMKM. Sektor UMKM sangat vital karena menjadi penentu ketahanan ekonomi keluarga sehari-hari,” kata Binton.
Ia pun mendorong Pemerintah Kota Depok beserta jajaran tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal. Salah satunya dengan memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah yang belum terpakai sebagai ruang terbuka UMKM.
“Kita tidak perlu banyak melarang atau menggusur tanpa memberikan solusi. Banyak aset Pemkot yang lahannya bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka UMKM. Pengembangannya juga bisa dibantu oleh pemerintah melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR),” pungkasnya.