Depok— Laboranews.com | Pemerintah pusat melalui program Beasiswa Indonesia Pintar (BIP) Kuliah terus menggulirkan bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu di berbagai daerah, termasuk Depok. Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah, menyampaikan bahwa program ini sudah berjalan beberapa tahun.
Melalui Anggota DPR RI, Nuroji dari Partai Gerindra telah membantu ratusan warga Depok untuk melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk ke kampus seperti Jakarta Global University (JGU) dan STT Nurul Fikri.
“Tahun ini saya juga mendapat kuota BIP Kuliah. Ini adalah program pemerintah pusat yang diperpanjang ke daerah, dan alhamdulillah banyak masyarakat Depok yang sudah terbantu,” ujar Hamzah dalam momen silaturahmi Idul Adha, Jumat (6/6/2025).
Hamzah menjelaskan, syarat utama untuk bisa menerima beasiswa ini adalah calon mahasiswa harus berasal dari keluarga tidak mampu, yang dibuktikan dengan kepemilikan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Program ini terbuka bagi lulusan tahun 2023, 2024, dan 2025.
Tak hanya dari pusat, Hamzah juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana meluncurkan program beasiswa khusus untuk warga tidak mampu. Rencana ini telah dibahas bersama Wali Kota Depok, H. Supian Suri.
“Insyaallah tahun depan akan mulai dijalankan. Di tahap awal, Pemkot akan menanggung biaya kuliah sekitar 150 sampai 200 anak dari keluarga tidak mampu. Regulasi sedang disiapkan,” katanya.
Proses seleksi penerima akan melibatkan survei lapangan untuk memastikan calon penerima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu dan berdomisili di Depok.
“Jangan sampai salah sasaran. Yang orang tuanya tidak bekerja atau pekerja serabutan, dan benar-benar tidak mampu, itulah yang harus kita bantu. Maka verifikasi ulang itu penting,” tegas Hamzah.
Setelah lolos verifikasi, calon penerima akan mendapat tautan pendaftaran online serta panduan untuk membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Semua proses dilakukan secara digital untuk efisiensi dan transparansi.
Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Depok menambahkan, beasiswa yang diberikan bersifat penuh (full), mencakup biaya kuliah hingga uang saku sebesar Rp1,4 juta per bulan.
Program ini, menurutnya, merupakan wujud nyata dari cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dalam pidatonya, Pak Prabowo menekankan bahwa semua anak Indonesia harus bisa sekolah dan kuliah, meskipun orang tuanya tak mampu. Ini akan mengangkat derajat keluarga melalui pendidikan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan, bagi masyarakat yang baru mengalami perubahan kondisi ekonomi—misalnya karena pemutusan hubungan kerja (PHK)—agar segera memperbarui data pekerjaan di KTP agar bisa mengakses DTKS dan program beasiswa ini. (Rohana)