Bandung – Labora news.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Kantor Pertanahan Kota Depok atas kolaborasi mereka dengan Pemkot Depok dalam merealisasikan sertifikasi barang milik daerah (BMD) pada tahun 2023. Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam acara yang berlangsung di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.
Penghargaan ini diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, dengan didampingi oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Dindin Saripudin. Pemkot Depok diwakili oleh Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono. Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa KPK akan terus mendukung kolaborasi dan pencapaian yang dilakukan oleh kantor pertanahan di Jawa Barat.
“Atas pencapaian ini kami berikan selamat. Namun KPK akan terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk terus berkoordinasi dalam perbaikan pengelolaan dan penyelamatan aset daerah,” jelas Nawawi Pomolango saat Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Wilayah Jawa Barat.
Indra Gunawan menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari langkah progresif berkat kolaborasi bersama Pemkot Depok, dengan total 1001 aset Pemda yang telah disertifikatkan pada tahun 2023. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Jawa Barat atas arahan dan petunjuk yang diberikan.
“Tentu saja, pencapaian ini menggembirakan. Piagam Penghargaan dari KPK yang kami terima hari ini menjadi kado terindah menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-79,” ujar Indra Gunawan. “Kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan.”
Indra Gunawan juga menekankan pentingnya menjaga dan mengamankan aset milik Pemkot Depok baik yang berasal dari penyerahan PSU maupun pengadaan langsung. Ia menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi tanda bahwa pihaknya serius dalam menangani pengelolaan aset daerah.
Dindin Saripudin menambahkan bahwa untuk tahun 2024, sudah ada 260 sertifikat elektronik (alih media) yang diserahkan ke Pemda dan 31 pemberian hak. Ia menegaskan bahwa optimalisasi dan arahan Kepala Kantor Pertanahan akan terus menjadi pengikat untuk bergerak bersama Pemkot Depok dalam mengamankan aset negara sesuai dengan MoU dengan KPK.
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, yang juga hadir bersama 36 kepala daerah se-Jawa Barat, menyatakan kebahagiaannya atas penghargaan dari KPK. Ia juga memuji langkah tegas Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tegas dalam mendukung penindakan korupsi.
“Kami sangat bersyukur jika arahan-arahan dari Pak Pj Gubernur bisa ditindaklanjuti oleh KPK atau pihak berwajib sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun warga,” terang Imam Budi Hartono.
Acara ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi yang digagas oleh KPK melalui Roadshow Bus KPK 2024, yang bertujuan untuk menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Momentum ini juga menjadi ajang bagi para kepala daerah di Jawa Barat untuk bertukar pengalaman dan strategi dalam mempercepat sertifikasi aset daerah serta memperkuat sinergi dalam mencegah praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
( Rh)