Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan jajaran Polsek Tiga Lingga dalam menangkap seorang pengedar narkotika berinisial SP hanya dalam waktu 1×24 jam setelah menerima aspirasi masyarakat. Namun demikian, ia juga menekankan bahwa penindakan semacam ini tidak boleh berhenti pada tindakan insidental semata, melainkan harus menjadi bagian dari strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam memberantas narkotika yang sudah merajalela di Kabupaten Dairi.
Penangkapan SP dilakukan pada Selasa malam, 29 Juli 2025, di Dusun Namo Buah, Desa Sarintonu, Kecamatan Tiga Lingga. Pelaku yang sempat melakukan perlawanan berhasil diamankan dengan barang bukti dua klip besar yang diduga berisi sabu. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tiga Lingga, Parlindungan Lumban Toruan, S.H., yang baru menjabat belum genap sepekan.
“Saya mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kapolsek Tiga Lingga yang menepati komitmennya menindak pengedar narkotika dalam waktu 1×24 jam. Ini adalah respons yang cepat dan patut diapresiasi,” kata Mangihut Sinaga. “Namun kita juga harus jujur: kondisi ini adalah sinyal bahwa peredaran narkotika di Dairi sudah sampai pada titik darurat. Tidak cukup hanya dengan penangkapan sesaat, harus ada kerja sistemik yang konsisten dan terukur.”
Dalam kegiatan Pada acara reses tersebut dihadiri unsur Masyarakat, 14 kepala desa kec tigalingga, camat tigalingga saut ganda sinaga, camat ginung sitember sion sembiring, kapolsek tiga lingga, danramil tiga lingga akp enjar berutu di Kecamatan Tiga Lingga, Mangihut menerima aspirasi masyarakat yang hampir seragam: keresahan terhadap peredaran narkotika yang semakin masif dan terstruktur. Ia menyebut, narkotika sudah merasuki hingga desa-desa, merusak generasi muda, dan mengancam sendi-sendi sosial masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya tidak bisa hanya datang, mendengar, lalu pergi. Saya harus memastikan ada tindak lanjut yang nyata. Untuk itu, saya mendesak Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K. yang juga baru menjabat kurang lebih sebulan dan juga cukup berprestasi, agar menjadikan pemberantasan narkotika sebagai prioritas utama dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan kolaboratif,” lanjutnya.
Mangihut menekankan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa hanya bergantung pada reaksi terhadap tekanan publik atau dorongan politik sesaat. Dibutuhkan peta jalan pemberantasan narkoba yang melibatkan seluruh lini dari Polsek, Polres, Pemda, hingga tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan.
“Saya akan mengawasi dan menindaklanjuti terus proses ini. Tidak boleh ada kompromi dalam perang terhadap narkotika. Saya ingin aparat tidak hanya sigap karena ada anggota DPR yang datang, tetapi karena itu memang sudah menjadi standar kerja dan komitmen institusi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi pencitraan sesaat, tetapi benar-benar berdampak dan menjangkau akar persoalan.
“Saya ingin Sumatera Utara, terutama daerah-daerah seperti Dairi, bisa benar-benar terbebas dari cengkeraman narkotika. Kita harus bergerak dari sekadar apresiasi, menuju evaluasi dan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum kita,” pungkas Mangihut. (AFR/AJC)