Depok – Laboranews.com | DPC Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kota Depok menggelar halal bihalal sekaligus diskusi lintas agama di Gedung Gereja HKI Juanda, Jalan Tole Iskandar No.30, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Kepala Kesbangpol Dudi Miraz, Ketua PGI-S Kota Depok Pdt. Romy S. Pallit, Ketua PIKI Mangaranap Sinaga, intelektual Muslim KH. Ahmad Kholadi, Ketua ISKA Darius Lekalawo, Ketua Yayasan Skriptura Pdt. Maxie Rumagit, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam forum diskusi, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai ajaran Tuhan secara nyata melalui aksi sosial yang berdampak pada kesejahteraan warga.
“Jangan sampai jumlah rumah ibadah bertambah, tetapi angka kemiskinan juga terus meningkat. Itu menjadi anomali bagi saya,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan Pemerintah Kota Depok adalah mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat, mulai dari aspek keamanan, pertumbuhan ekonomi hingga kerukunan. Menurutnya, kerukunan harus berjalan seiring dengan kesejahteraan.
Chandra juga menegaskan komitmen Pemkot Depok untuk membangun kota yang inklusif. “Kami berharap ke depan Depok tidak lagi dilabeli sebagai kota yang intoleran,” katanya.
Kepala Kesbangpol Kota Depok, Dudi Miraz, menilai forum tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif. Ia menyebut sejumlah aspirasi masyarakat muncul dalam diskusi, di antaranya persoalan ijazah warga yang masih tertahan di DKI Jakarta, isu pengangguran akibat putus sekolah, hingga perizinan rumah ibadah yang masih berproses.
“Aspirasi ini akan kami fasilitasi dan dijembatani. Pesan dari dialog ini adalah pentingnya merawat kebersamaan dan toleransi sebagai cerminan Bhinneka Tunggal Ika agar Depok tetap kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, KH. Ahmad Kholadi menekankan bahwa toleransi berarti berlapang dada menerima perbedaan. “Perbedaan adalah keniscayaan yang harus diterima dengan lapang dada. Itulah makna toleransi,” katanya.
Ketua ISKA Darius Lekalawo menambahkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak warga negara yang dijamin UUD 1945 Pasal 29 serta UU HAM Nomor 39. “Negara harus hadir untuk menjamin hak tersebut,” tegasnya.
Ketua PGI-S Kota Depok Pdt. Romy S. Pallit menyebut kerukunan di tingkat pimpinan agama terjalin baik, namun di tingkat akar rumput masih ditemui tantangan.
“Kami terus menggaungkan pentingnya toleransi dan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah,” ungkapnya.
Ketua PIKI Kota Depok Mangaranap Sinaga mengatakan kegiatan ini menjadi wujud nyata membangun toleransi melalui dialog. Ia berharap berbagai persoalan masyarakat yang disampaikan dalam forum dapat segera mendapat solusi, termasuk persoalan sosial di Bedahan dan Cimanggis.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan rumah ibadah yang telah memenuhi persyaratan administratif dan dukungan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi lintas agama harus terus dibangun secara berkelanjutan dan tepat sasaran, termasuk memperkuat pendidikan toleransi di lingkungan pendidikan, rumah ibadah, hingga aparatur wilayah.
“Percepatan pembangunan di Kota Depok bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual masyarakat. Depok adalah rumah bersama karena keberagaman etnis dan agama hidup di kota ini,” tutup Mangaranap.
( RhS)