Depok – Laboranews.com | Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan kepada anak-anak tidak mampu yang disebut dengan ” Program Pembiayaan pendidikan ” dan telah bergulir selama 2 tahun sejak tahun 2022, hal ini disampaikan oleh Kabid Pembinaan SMP Joko Sutrisno, ketika ditemui media seusai menghadiri acara pelepasan siswa SMPN 8, berlokasi di Balairung Budi Utomo Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda Raya, Rabu (29/5/24).
PPDB tingkat SMP akan segera dibuka dimulai tanggal 3-4 Juni 2024 untuk jalur Zonasi, terkait ini, Joko menyampaikan kepada masyarakat dikarenakan daya tampung hanya 9000 bangku untuk siswa SMP Negeri di Kota Depok, sementara yang lulus sejumlah 34 ribu siswa, hal ini tidak memungkinkan untuk bisa menampung semua siswa di SMP Negeri.
” Karena itu kami dari Dinas Pendidikan membuka sekolah pendidikan bukan hanya formal namun ada juga non formal kita buka SKB, jadi anak-anak yang juga ingin masuk sekolah non formal, silakan,” ucap Joko.
Lanjut Joko, ” Dalam rangka mengentaskan ribuan anak yang tidak mampu untuk bersekolah maka kita ada program disebut Program Pembiayaan Pendidikan , anak SMP yang bersekolah di swasta kita bantu dengan anggaran Rp. 3 juta/ tahun, bila uang sekolahnya (SPP) hanya sebesar Rp. 150 ribu/ bulan, atau Rp.200 ribu/bulan, tentu ada sisa dan bisa dipakai untuk keperluan sekolah lainnya,” ungkapnya.
Diterangkannya, untuk SD bantuan sebesar Rp.2 juta/ tahun, untuk SMA dan SMK sebesar Rp.2 juta/ tahun dari Dinas Sosial.
Program ini sudah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah swasta. ” Jadi jangan kuatir harus mencari sekolah yang negeri padahal sekolah swasta lebih dekat dengan rumah,” katanya.
Bantuan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening anak, pembiayaan pendidikan ini khusus untuk anak-anak Kota Depok yang tidak mampu.
Untuk teknisnya, silakan daftarkan ke Kelurahan untuk dimasukan ke DTKS melalui SLRT , bahkan dijelaskan Joko ada juga bantuan dari Baznas.
” Sekolah swasta yang menyertakan siswanya mendapat DTKS, gurunyapun akan kami berikan berupa insentif sebesar Rp. 150 ribu/ bulan, jadi jika sekolah tidak ada satupun anak yang mendapat DTKS maka gurunyapun tidak dapat,” pungkasnya.(Rh)