Depok – Laboranews.com | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I Bidang Pemerintahan, Pradi Supriatna, menilai kondisi perekonomian pada momentum Lebaran 1447 Hijriah relatif stabil tanpa fluktuasi yang signifikan.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di kediamannya Gg. Wali, Beji, Depok, dalam momen open house Hari Raya Idulfitri 1447 H, Sabtu (21/3/2026).
Menurut Pradi, aktivitas ekonomi di pasar-pasar pada tahun ini tidak menunjukkan lonjakan berarti. Namun demikian, ia tetap mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik internasional yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional.
“Untuk tahun ini, perekonomian tidak ada fluktuasi yang berlebihan. Namun ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama kondisi global seperti peperangan yang bisa berdampak pada kebijakan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pradi menegaskan bahwa program pembangunan di daerah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, kata dia, tetap mengikuti arah tersebut, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara langsung di lapangan.
“Kami turun langsung melihat kondisi di lapangan, mana yang perlu disampaikan dan dievaluasi agar program berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Selain itu, kesiapan dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya bahan pokok, menjadi faktor penting yang harus terus dipertahankan di Jawa Barat.
“Swasembada di Jawa Barat sudah cukup baik, terutama untuk sayur-mayur. Wilayah pertanian harus tetap dijaga sebagai penopang kebutuhan regional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pradi juga memaknai Lebaran 1447 H sebagai momentum kemenangan spiritual bagi umat Muslim setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh.
“Lebaran dimaknai sebagai kembalinya umat Muslim ke fitrah. Momentum ini menekankan pentingnya mempererat silaturahmi, saling memaafkan, memperkuat kebersamaan sebagai bangsa, serta menjadi ajang refleksi diri untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pengendalian diri,” tuturnya.
Sebagai anggota Komisi I, Pradi menjelaskan bahwa ruang lingkup kerjanya berkaitan dengan bidang pemerintahan serta bermitra dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti TNI, Polri, dan kejaksaan.
“Karena itu, jika ada potensi gangguan, kita harus mengedepankan langkah preventif dan komprehensif,” tambahnya.
Selain itu, Pradi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok menilai kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang diambil menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan pembangunan untuk kepentingan bersama.
“Beliau memimpin dengan kepemimpinan yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Efisiensi diperketat, dan seluruh kebijakan diarahkan untuk kemajuan bersama,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pradi juga mengungkapkan sejumlah program pembangunan yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya pembangunan underpass di kawasan Citayam yang saat ini telah memasuki tahap pembebasan lahan, dengan Detail Engineering Design (DED) yang sudah disiapkan.
Selain itu, Pemprov Jabar juga merencanakan pembangunan air mancur ikonik seperti Air Mancur Sri Baduga.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi menargetkan perbaikan jalan provinsi rampung pada 2026. Selanjutnya, pada 2027, dukungan pembangunan akan difokuskan ke wilayah kabupaten/kota yang membutuhkan intervensi dari provinsi.(RhS)