Depok – Laboranews.com| Dewan Penasehat Pemuda Batak Bersatu (PBB), Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., M.H., Ir. Edi Sitorus, dan Fransiscus Samosir yang juga merupakan anggota DPRD Kota Depok menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Batak Bersatu Kota Depok periode 2026–2031 yang berlangsung di Graha Hezron, Jalan Radar Auri No. 9, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (11/7).
Dalam pelantikan tersebut, Rio Damanik resmi dilantik sebagai Ketua DPC PBB Kota Depok, didampingi Posma Simanjuntak sebagai Sekretaris dan Jane Nadeak sebagai Bendahara.
Usai pelantikan, Dewan Penasehat PBB, Binton Nadapdap, menegaskan bahwa Pemuda Batak Bersatu ini stigma nya Ormas ini adalah orang suku Batak, menurutnya, masyarakat Batak dikenal memiliki filosofi hidup yang sangat menjunjung tinggi pendidikan, sebagaimana falsafah adat Batak “Anakkonki do hamoraon di ahu” yang berarti anak adalah harta paling berharga.
“Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam kondisi apa pun, orang tua akan berjuang agar anaknya bisa mengenyam pendidikan. Karena itu, masyarakat Batak identik dengan semangat belajar dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” ujar Binton.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Depok yang dinilainya terus membuka akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk melalui kebijakan kuliah gratis atau beasiswa kuliah dan juga sekolah swasta gratis bagi warga kurang mampu.
Sementara itu, Dewan Penasehat PBB lainnya, Ir. Edi Sitorus, menilai masih banyak masyarakat, khususnya warga Batak di Kota Depok, yang belum mengetahui berbagai program bantuan pemerintah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan.
Menurutnya, informasi mengenai bantuan biaya pengobatan, bantuan sosial, dana hibah hingga program rumah tidak layak huni (RTLH) masih belum menjangkau seluruh masyarakat.
“Karena itu organisasi harus hadir menjadi jembatan informasi. Pengurus harus mengetahui program-program pemerintah agar dapat diteruskan kepada PAC, ranting, dan masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada warga Batak yang merasa tertinggal hanya karena tidak memperoleh informasi,” kata Edi Legislator senior yang sudah 4 periode menjabat.
Ia menegaskan, keberadaan organisasi tidak boleh sekadar menjadi wadah berkumpul, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Organisasi harus bermanfaat, terutama bagi masyarakat Batak terlebih dahulu, namun juga harus hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat Kota Depok secara luas,” ujarnya.
Binton menambahkan, keberadaan anggota DPRD dalam jajaran Dewan Penasehat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara organisasi dengan pemerintah daerah.
Ia berharap PBB dapat memperoleh informasi mengenai berbagai kebijakan strategis daerah, termasuk hasil-hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD, sehingga dapat diteruskan kepada para pengurus dan anggota.
“Keberadaan kami sebagai dewan tentu akan memberikan warna baru bagi Pemuda Batak Bersatu. Kami siap membantu menyampaikan berbagai informasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menjadi anggota organisasi,” katanya.
Binton juga berpesan kepada kepengurusan baru agar segera melakukan pendataan potensi organisasi sekaligus memetakan berbagai persoalan yang dihadapi anggotanya.
“Inventarisasi sumber daya yang dimiliki. Data jika ada anggota yang rumahnya tidak layak huni atau membutuhkan bantuan lainnya. Sampaikan kepada kami agar bisa diperjuangkan melalui jalur yang ada,” ujarnya.
Di sisi lain, Edi Sitorus juga mendorong PBB untuk aktif menyuarakan pemerataan akses pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta gratis nonmuslim.
Menurutnya, organisasi harus peka terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan.
“Pemuda Batak Bersatu jangan takut menyampaikan aspirasi masyarakat. Organisasi ini harus peka terhadap persoalan sosial, memperkuat silaturahmi, dan menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat,” katanya.
Menutup keterangannya, Binton menyampaikan harapannya agar ke depan pemerintah juga dapat memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan guru agama nonmuslim di sekolah-sekolah.
Ia mengusulkan skema dukungan anggaran, misalnya melalui bantuan biaya transportasi bagi pemuka agama yang memberikan pelayanan pendidikan agama di sekolah.
“Harapan kami bukan hanya untuk umat Kristiani, tetapi juga bagi umat Hindu, Buddha, dan agama lainnya agar seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama dalam pendidikan agama di sekolah,” tutup Binton.(Rohana)