Depok – Laboranews.com | Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan pidato politik perdananya dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok pada Senin (3/3/2025). Acara yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jl. Boulevard Raya, GDC Depok, ini dihadiri oleh anggota DPRD, Kepala OPD, Forkopimda, serta masyarakat.
Dalam pidatonya, Supian Suri memaparkan visi dan misinya, termasuk komitmen terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, ada sedikit kendala teknis dalam penyampaian pidato, yang mendapat perhatian dari anggota DPRD Depok, Binton Nadapdap.
“Alhamdulillah, pidato Wali Kota Depok Supian Suri berjalan lancar. Namun, kami sedikit mengoreksi masalah teknis, terutama kualitas mikrofon wireless yang digunakan. Suara Wali Kota beberapa kali terputus, dan ini menjadi catatan agar ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Binton.
Terkait substansi pidato, Binton menyoroti pentingnya realisasi janji-janji politik yang disampaikan Wali Kota dalam 100 hari kepemimpinannya. “Kami akan mendukung, mendorong, dan mengawal agar janji Wali Kota dapat direalisasikan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Binton, yang memiliki pengalaman 31 tahun di BRI dalam bidang UMKM, juga menyampaikan dukungannya terhadap program pengembangan UMKM yang diusung Wali Kota. Ia menyoroti perlunya fasilitas gratis bagi pelaku UMKM, mencontohkan kebijakan di Kota Yogyakarta.
“Tempat untuk UMKM harus bukan sekadar dimanfaatkan, tetapi harus naik kelas dan diberikan gratis. Jika di Yogyakarta bisa, kenapa di Depok tidak? Kami berharap tanah-tanah milik pemerintah yang menganggur dapat digunakan sebagai pusat UMKM di setiap kecamatan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya keterlibatan bank BUMN, BUMD, dan swasta dalam mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Depok.
Binton juga mendorong inovasi produk lokal sebagai identitas Kota Depok. “Depok dikenal sebagai Kota Belimbing, tetapi apakah ada produk khas berbasis belimbing? Kita bisa menciptakan oleh-oleh khas Depok berbasis belimbing atau makanan lainnya yang memiliki branding kuat,” tuturnya.
Ia berharap kebijakan politik dan hukum di Indonesia semakin berpihak kepada UMKM. “Sebanyak 70 persen ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Seharusnya, kebijakan yang mendukung mereka dibuat lebih adil, seperti penghapusan biaya sewa stan UMKM di area minimarket agar mereka benar-benar mendapat keberpihakan,” pungkasnya.
Dengan adanya berbagai usulan dan dorongan dari DPRD, diharapkan program pengembangan UMKM yang dijanjikan Wali Kota dapat segera direalisasikan demi kemajuan ekonomi masyarakat Depok. (Rh)