Depok – Laboranews.com |Markas Cabang Laskar Merah Putih (Marcab LMP) Kota Depok menyampaikan keprihatinan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp614 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Marcab LMP Kota Depok, Dr. Ir. Jarmud AS Tahun, S.H., M.Th., M.H., yang akrab disapa Bang Sammy, didampingi Sekretaris Marcab LMP Kota Depok, Indra Piliang.
Berdasarkan pemaparan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada Senin (2/11/2026), pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,36 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,98 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp614 miliar antara pendapatan dan belanja daerah.
Menyikapi kondisi tersebut, Bang Sammy menyampaikan pandangannya dengan mengajak Pemerintah Kota Depok dan DPRD untuk bersama-sama mencermati perencanaan anggaran secara lebih mendalam.
“Kami hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan dengan penuh ketulusan. Ketika pendapatan direncanakan Rp4,36 triliun, sementara belanja diproyeksikan Rp4,98 triliun, tentu hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Kami meyakini, dengan perencanaan yang lebih cermat dan disiplin, defisit sebesar ini masih dapat kita tekan bersama,” ujar Bang Sammy.
Ia menambahkan, LMP Kota Depok meyakini Pemerintah Kota Depok dan DPRD memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang sehat, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“APBD merupakan amanah rakyat. Setiap rupiah di dalamnya adalah titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya, dengan kebersamaan dan keterbukaan, kita dapat mewujudkan APBD yang sehat dan bermanfaat bagi seluruh warga Depok,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Marcab LMP Kota Depok, Indra Piliang, menegaskan bahwa pihaknya ingin memberikan masukan secara konstruktif terhadap penyusunan RAPBD 2027.
Menurutnya, perlu dilakukan penataan kembali terhadap pos-pos belanja yang dinilai kurang prioritas. Salah satunya dengan menyederhanakan belanja seremonial dan kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditunda.
“Kami memandang, sudah saatnya kita bersama-sama melakukan penataan kembali terhadap belanja yang kurang prioritas. Belanja seremonial dan kegiatan yang dapat ditunda, kiranya dapat kita sederhanakan terlebih dahulu, agar anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Indra.
Empat Poin Harapan Marcab LMP Depok
Melalui pernyataan tersebut, Marcab LMP Kota Depok menyampaikan empat harapan kepada Pemerintah Kota Depok dan DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
Pertama, Pemerintah Kota Depok diharapkan melakukan peninjauan kembali terhadap belanja yang kurang prioritas dalam waktu 30 hari ke depan, sehingga potensi defisit dapat ditekan secara bertahap.
Kedua, DPRD Kota Depok diharapkan memberikan ruang pembahasan yang lebih mendalam sebelum RAPBD 2027 disahkan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan adanya rencana penyehatan defisit yang jelas dan terukur.
Ketiga, rincian belanja masing-masing perangkat daerah atau dinas diharapkan dapat dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Keempat, alokasi anggaran diharapkan lebih diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Sebagai penutup, Bang Sammy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam proses penyusunan APBD. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap sehat dan bertanggung jawab.
“Kami dari LMP Kota Depok siap mendampingi dan mengawal dengan cara yang santun dan konstruktif. Kami percaya, dengan dialog yang terbuka dan niat yang tulus, Kota Depok dapat memiliki APBD yang sehat, transparan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warganya. NKRI Harga Mati, Depok harus kita jaga bersama,” tutup Bang Sammy. (Rh)
Related posts:

DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Bahas Persetujuan KUA PPAS 2024 dan Penetapan Propemperda 2025

Hadiri Musrenbang Kelurahan Cisalak Pasar, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Edi Sitorus: Jangan Terpaku ...

Sandi Pamungkas Mahasiswa UPER Asal Natuna, Tembus Ajang Nasional













